Seiring dengan muatan kewenangan yang dikandung oleh Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, dan kini telah memasuki implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka kebijakan pemba-ngunan Kabupaten/Kota se Provinsi Papua diarahkan pada empat titik krusial, mencakup sektor : pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur perhubungan. Dalam bidang pendidikan, implementasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota masih diperhadap-kan pada situasi problematik yang amat serius. Di satu pihak ada keinginan yang sangat kuat untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia terdidik dan terampil, tetapi di lain pihak daya dukung institusi pendidikan ke arah itu ternyata tidak cukup kuat. Walau keinginan memajukan sektor pendidikan telah dibangun atas dasar dengan komitmen politik peme-rintah daerah yang telah termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan program, tetapi ternyata belum memperoleh respon dukungan optimal dengan tindakan administratif dan manajemen institusi pada tataran birokrasi pendidikan.

Sesungguhnya pemerintah dan masyarakat telah terbawa arus perubahan lingkungan strategik, tetapi memerlukan tanggapan (responsiveness) reaktif ke arah pergeseran struktur-fungsi dan peran yang sesuai, proporsional dan harmonis. Peran dominan pemerintah akan bergeser dari operasi langsung di semua sektor strategis kepada kondisi yang bersifat meng-arahkan (steering), memberdayakan (empowering) melalui serangkaian kebijakan. Peran-peran utama, dengan demikian tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi mulai dipencarkan kepada puncak-puncak kekuatan di masyarakat. Ketika terjadi penyeragaman Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia, maka segala kepentingan daerah di desain dengan flatform sentralistik yang dipaksakan. Ternyata flatform tersebut tidak mampu mengakomodir secara efektif dan efisien perubahan-perubahan dinamis di daerah. Konsep dan model desain pendidikan yang trade-mark, ternyata mengalami distorsi yang hebat di era reformasi bersamaan dengan terbangunnya kesadaran baru yang memberi pengakuan formal terhadap kemampuan dan kewenangan daerah.

untuk download file lengkap silahkan klik di sini.

SEPANJANG 62 tahun republik ini berdiri, model administrasi yang tepat bagi Negara terus dicari. Menjelang tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru (masa presiden Soeharto) menawarkan model administrasi Pemerintahan dinamai “Administrasi pembangunan”. Awaludin Djamin, Bintoro Tjokroamidjojo, dan sodang P. Siagian dikenal sebagai pemikirnya. Birokrasi “Naik Pangkat” menjadi salah satu agent of development, sebagai upaya memicu pembangunan yang terlantar di zaman presiden Soekarno. Model birokrasi yang dikembangkan memiliki ciri sebagai berikut: memengaruhi dan mengarahkan masyarakat, innovative agent perubahan dan pembangunan, serta bersifat ekologis, pemecahan masalah, dan orientasi pada program. Sedangkan birokrasi Negara memiliki ciri netral di hadapan masyarakat, pelayan punlik dan efisiensi, agen penyeimbang, bersifat legalistis, hukum, dan ketertiban. Birokrasi model ini secara tidak langsung telah menopang kemajuan ekonomi orde baru, khususnya saat negeri ini merayakan Booming minyak, pada tahun 1970-an. Setelah itu dalam prakteknya birokrasi Indonesia berperan sebagai pengusaha dan pengaruhnya sampai paruh 1980-an ketika sumber daya ekonominya mengempis dan melemahkan posisi pemerintah sebagai aktor pertama pembangunan. Ketika Orde Baru lewat, dan masuk era reformasi arah birokrasi Indonesia belum juga ditata ulang secara menyeluruh dan komprehensiv. Setiap kali presiden berganti, organisasi birokrasi Pemerintah masih dikaitkan dengan politik akomodasi sang penguasa, di era Gusdur misalnya, terlihat adanya upaya perampingan organisasi birokrasi Pemerintahan. Namun itu tidak diletakkan dalam suatu kerangka berpikir yang terstruktur. Birokrasi menjadi tidak jelas tugas dan kewenangannya, terperangkap dalam tarik menarik antara permainan politik praktis dan Profesionalisme. Sekarang pun organisasi pemerintahan yang tambun tak bisa dilepas dari politik akomodasi yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan radikal melainkan merevitalisasi model, semangat, fraksis dari ide dan gagasan pembaharuan birokrasi yang ada. Dalam kaitan revitalisasi itu, perlu dibuat catatan terhadap RUU tersebut. Draft RUU birokrasi pemerintah terkesan lebih menekankan pada peraturan teknis pelaksanaan administrasi Negara dan hanya mengatur tata cara pelaksanaan birokrasi Negara agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar.

Pada sisi yang lain Birokrasi politik sebagai lembaga Negara yang mengembangkan misi kepentingan publik, dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayani. Pada hakekatnya ada 3 (tiga) konsep penting yang menyangkut tanggung jawab birokrasi politik terhadap publiknya, yaitu Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Responsivitas (Darwin 1997 : 72)

Dalam prakteknya Akuntabilitas, Responsibilitas dan Reponsivitas dilaksanakan secara konsisten maka pelaksanaan birokrasi publik tidak perlu kebakaran jenggot terhadap gempuran kalangan pers. Sehingga dalam kenyataannya birokrasi publik belum dapat memenuhi dan mempertemukan tuntutan dan harapan publik dengan Standard Of Performance. Hal ini disebabkan karena kewenangan birokrasi publik kurang memberikan kepuasan dalam penyediaan pembentukan dan layanan karena masih terdapat ruang diskresi yang luas, sehingga berakibat layanan dan kebutuhan lokal memnjadi tidak memuaskan. Hal ini tentu saja akan berdampak sulitnya melakukan kompromi antara tuntutan rakyat dan Pemerintah. Untuk selengkapnya silahkan klik di sini.

untuk download file lengkapnya silahkan klik di sini.